Oleh: Ahmad Soim | 5 Februari 2011

Nikmat Beternak Ikan

Enak juga menjadi peternak ikan. Sambil memberikan pakan untuk ikan, kita bisa menghilangkan penat di pikiran.

Kenikmatan akan lebih bisa diperoleh bila budidaya ikannya berhasil. Puas rasanya. Bisa panen ikan bawal, gurami, nila dan tambakan. Namun terkadang kegagalan bisa saja terjadi. “Do’a harus menyertai usaha kita,” kata salah satu pembudidaya ikan di  Leuwi Liang, Kabupaten Bogor: Ahmad Soim. Moga berhasil, amin

panen ikan bawal

bakar ikan bawal

Oleh: Ahmad Soim | 5 Februari 2011

“Tinjau Ulang Kebijakan Perdagangan Benih”

 

Mieke Suswono Melepas Ekspor Benih Sayuran

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Hari Priyono mengatakan pemerintah akan melakukan peninjauan ulang kebijakan distribusi dan perdagangan benih. Kebijakan ini menurut Hari Priyono diperlukan supaya industri di dalam negeri bisa mandiri. Berikut ini petikan wawancara Sinar Tani dengan Sekjen Kementan dalam Seminar Nasional PVT ke-5 di Surabaya.

Kementan akan meninjau ulang kebijakan distribusi dan perdagangan benih, apa yang diinginkan?

Tema dari seminar kan bagaimana membangun kemandirian industri benih nasional, yakni bagaimana agar produksi benih kita bisa meningkat, tetapi kalau pondasi produksi terutama adalah industri perbenihan itu berada di luar negeri, maka itu adalah kemandirian pangan yang semu. Oleh sebab itu apabila kita ingin membangun swasembada berkelanjutan maka tidak ada pilihan lain pondasi industri benih kita harus dibangun di dalam negeri.

Kalau kita ingin membangun kemandirian perbenihan nasional, maka orang yang mau mengembangkan varietas di Indonesia, perlu  dua hal, pertama harus dilindungi. Yang kedua diberikan insentif. Insentif pemerintah tidak harus dalam bentuk uang atau materi tetapi ada beberapa kebijakan yang menguntungkan kepada mereka apabila membangun industri di dalam negeri. 

Semangat untuk membangun industri tidak akan terwujud apabila diganggu oleh importasi perbenihan yang sangat liberal, bagi sebuah industri yang melakukan investasi   dia sudah investasi, benihnya hasil penelitian yang mulai diproduksi, tetapi sebelum itu tiba-tiba ada impor benih yang jauh lebih murah yang jauh lebih masal yang diimnpor oleh pedagang bukan produsen.

Kebijakan yang baru akan seperti apa?

Instrumen yang kita lakukan pertama, harus seleksi membatasi importasi benih, kalau itu bisa diproduksi oleh industri nasional kenapa kita harus impor banyak-banyak. Bahkan dalam PP perbenihan sudah sangat jelas, bahwa benih bisa diimpor itu dalam rangka introduksi. Kalau introduksi, pertama bisa mengimpor benih untuk riset atau untuk benih yang memang belum diproduksi di Indonesia, tetapi kalau Indonesia sudah bisa menghasilkan benih padi hibrida, pertanyaan kita  apakah benih padi hibrida masih kita impor, karena bagaimanapun padi hibrida yang kita impor itu adaptasinya kepada lingkungan dan faktor sumberdaya yang mempengaruhi produktivitas sangat berpengaruh, karena bagaimanapun benih yang dihasilkan di luar berbeda iklim dengan di Indonesia. Sehingga kemampuan adaptasinya pasti lebih rendah dibanding yang dihasilkan di sini.

Kita kaji mulai dengan daftar list komoditi, komoditi hortikultura itu berbeda beda, komoditi tanaman pangan juga berbeda beda. Jagung kita sudah maju, kacang tanah belum maju, komoditi sayuran harus kita lihat paprika, bawang bagaimana? Tidak bisa satu kebijakan berlaku general untuk semua komoditi. Tenggang waktu untuk membangun industri yang untuk ini bisa dua tahun, tapi bisa jadi yang tenggang waktu  2-3 tahun tidak cukup untuk sayuran. Sekarang di tanaman pangan sudah dibatasi bahwa untuk satu introduksi dibatasi 3 tahun, setelah itu tidak bisa masuk lagi. Tetapi untuk sayuran kita harus berhitung kembali, karena risetnya perlu waktu yang lama.

Sistem PVT ini juga dijadikan insentif bagi industri benih?

Secara umum di Indoensia, peneliti belum mendapat tempat yang ideal. PVT mengapresiasi para peneliti. Para peneliti bukan hanya semata berharap pada materi, melainkan mereka juga perlu kebanggaan. Terkadang mereka memang tak hanya mengejar materi. Kalau mereka dapat penghargaan dan sertifikat PVT maka akan mendapatkan nilai yang tinggi dan cepat dapat professor riset. Som

Oleh: Ahmad Soim | 5 Februari 2011

Dari Silaturahmi dan Rapat Kerja Perhiptani 2010

Merajut Mimpi Penyuluh Pertanian

 Menteri Pertanian Melihat Bibit Tanaman Perkebunan di Jembee Jawa Timur

Para penyuluh anggota Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) memimpikan kehidupan mereka seperti guru: gaji lebih besar, sudah punya tunjangan fungsional dan profesi yang memadai dan organisasi yang sudah mapan serta seragam dari pusat hingga daerah. Bisakah?

 

Sekitar 750 penyuluh pertanian dari berbagai pelosok negeri ini hadir dalam acara Silaturahmi dan Rapat Kerja Nasional Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) di Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 20-21 Desember 2010. Pejabat tinggi negara pun dihadirkan dalam pertemuan ini, di antaranya Ketua DPR RI Marzuki Alie dan Menteri Pertanian Suswono. Juga hadir di acara ini, para sesepuh penyuluh dan organisasi profesi terkait, di antaranya Salmon Padmanegara salah seorang pendiri Perhiptani dan Winarno Tohir Ketua Umum KTNA Nasional.

Tri Wijoko, Penyuluh Pertanian Banyumas, Jawa Tengah begitu semangat menyambut kehadiran Menteri Pertanian Suswono dalam acara ini. Tri mengucapkan terima kasih karena pemerintah telah menetapkan besar tunjangan fungsional bagi penyuluh pertanian. Namun yang dia sayangkan, besar tunjangan itu yang tertinggi baru Rp 600 ribu/ bulan, hanya separoh dari tunjangan fungsional tertinggi untuk penyuluh perikanan sebesar Rp 1,2 juta/ bulan. “Padahal kita ngantor di kantor yang sama dengan penyuluh perikanan,” tambahnya.

Mereka juga membandingkan kehidupan penyuluh pertanian dengan profesi guru. Alasannya penyuluh adalah juga pendidik, bedanya guru mendidik secara formal, sedangkan penyuluh mendidik masyarakat, khususnya petani, secara non formal. “Oleh karena itu ketentuan profesi untuk penyuluh pertanian mohon segera bisa direalisasikan sebagaimana untuk guru,” tuturnya.

Bahkan Ali Mashudi Penyuluh Pertanian dari Malang Jawa Timur menginginkan agar kuota sertifikasi penyuluh pertanian yang ditargetkan sebanyak 5 ribu pada tahun 2010 bisa segera direalisasikan. “Syukur-syukur semua penyuluh pertanian akan dapat segera disertifikasi,” tambahnya.

Ahmad Baihaqi seorang penyuluh kontrak juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pertanian Suswono yang telah memperpanjangkan kontraknya di tahun 2011. Namun ia pun, seperti para penyuluh lainnya, masih belum puas. “Kenapa dana untuk honor penyuluh didekonsentrasikan dan honornya hanya diberikan 8 bulan, padahal banyak pemda yang karena pendapatan asli daerahnya kecil sehingga tidak bisa menambah honor buat para penyuluh kontrak,” katanya.

M Yusuf Ketua DPW Perhiptani Jawa Tengah malah menginginkan agar kelembagaan penyuluhan di daerah bisa ditarik alias dikendalikan langsung oleh pemerintah pusat. Alasannya karena persepsi, pemahaman dan kemampuan anggaran di setiap daerah berbeda-beda.

Hal senada juga diusulkan oleh Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional Winarno Tohir.  “Kami ingin agar urusan penyuluhan ditangani kembali oleh pemerintah pusat, karena kebijakan pemerintah daerah berbeda-beda, baik lembaga maupun anggarannya,” ungkapnya.

Tentang ketentuan usia pensiun juga mendapatkan sorotan peserta Rakernas Perhiptani 2010. Mereka menilai ketentuan pensiun yang baru untuk penyuluh yakni pada umur  56 tahun dan dapat diperpanjang bila diperlukan pemerintah daerah hingga umur 60 tahun, membahayakan keberlanjutan program penyuluhan di Indonesia. Sebelum ada revisi menyangkut ketentuan pensiun, penyuluh pertanian secara otomatis baru pensiun pada umur 60 tahun. Alasannya kalau perpanjangan usia diserahkan kepada daerah, maka akan ada unsur suka dan tidak suka dari pejabat yang berwenang. Keputusan memperpanjang usia pensiun bukan di dasarkan pada kebutuhan pengembangan penyuluhan melainkan bisa karena suka dan tidak suka.

Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Perhiptani Muhammad Jafar Hafsah pun bermimpi agar anggaran untuk penyuluhan bisa lebih tinggi lagi. Dia membandingkan dengan anggaran pendidikan nasional yang bisa  mencapai Rp 230 triliun. “Lahirnya UU No.16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah suatu kemajuan yang sudah kita capai, namun ini baru satu langkah, PP dan operasionalnya harus direbut termasuk tentang pembiayaannya,” kata Jafar Hafsah.

Pejabat tinggi negara yang hadir di sini merespon positif harapan atau mimpi para penyuluh ini. Menteri Pertanian bahkan menyatakan telah memperjuangkan semua aspirasi para penyuluh pertanian. Tentang tunjangan fungsional yang masih lebih rendah dengan yang diterima penyuluh perikanan akan diupayakan, walau kendalanya adalah soal keterbatasan anggaran dikarenakan jumlah penyuluh pertanian yang jauh lebih banyak dibanding penyuluh perikanan.

Untuk sertifikasi penyuluh pertanian Menteri Pertanian Suswono mengharapkan pada tahun 2012 seluruh penyuluh pertanian bisa disertifikasi. Khabar yang sudah hampir bisa dipastikan pelaksanaan sertifikasi penyuluh akan bisa dimulai tahun 2011.

Soal usia pensiun bagi penyuluh juga akan diperjuangkan oleh Kementerian Pertanian. Demikian juga jumlah penyuluh akan terus ditambah. Targetnya di setiap desa akan ada 1 penyuluh pertanian. Saat ini Indonesia telah memiliki 53 ribu penyuluh, terdiri dari 29 ribu penyuluh pertanian PNS dan 24 ribu penyuluh kontrak. Sedangkan jumlah desa di Indonesia diperkirakan sebanyak 70 ribu desa, sehingga masih ada kekurangan jumlah penyuluh sekitar 17 ribu lagi.

Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Momon Rusmono mengatakan dengan adanya UU No.16/tahun 2006 roda penyuluhan pertanian di Indonesia telah berputar lebih positif, walau dinilai belum berjalan optimal. “Pada tahun 2011, ini kami akan lebih memantapkan perjalanan revitalisasi penyuluhan pertanian,” jelasnya.

Ketua DPR RI Marzuki Alie sangat berharap para penyuluh pertanian bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dalam menyejahterakan para petani. Menurutnya untuk bisa menyejahterakan para petani maka cara berfikirnya harus diubah dari berusahatani secara turun temurun menjadi pilihan hidup untuk kesejahteraannya. “Untuk perubahan pola pikir ini adalah tugas para penyuluh pertanian, yang ujung-ujungnya adalah untuk kesejahteraan petani,” tambah Marzuki Alie.

“DPR tidak akan berpangku tangan untuk  membantu memperbaiki nasib petani dan para penyuluh. Bila petani sudah menjadi profesi karena jasa penyuluh, maka tidak ada yang malu menjadi petani,” tutur Ketua DPR RI.

Pernyataan Mentan Suswono dan Ketua DPR RI Marzuki Ali ini adalah bentuk dukungan  pejabat tinggi negara untuk merajut mimpi para penyuluh. Tinggal bagaimana merealisasikan dan mengoperasionalkan. Tugas siapa? Tentu juga ada peran para penyuluh di sini. Ahmad Soim

Oleh: Ahmad Soim | 20 November 2010

Evakuasi Ternak, Kebanyakan Luka Bakar

alur proses evakuasi ternak merapi

Evakuasi ternak dilakukan oleh Tim Penanganan Ternak Merapi, selain dilakukan secara mandiri oleh peternak dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) peduli ternak.

Tim Identifikasi Penanganan Ternak Merapi yang diketuai Prof. Ida Tjahajati menemukan masih banyak ternak sapi perah dan sapi potong yang tertinggal di kandang-kandang milik warga Merapi. Sapi-sapi itu tidak bisa lari, karena diikat oleh pemiliknya di kandang tersebut. Sebagain mati terpanggang panasnya hawa karena letusan lahar gunung Merapi dan sebagian besar yang masih hidup mengalami luka bakar. “Sekitar 50-60 persen ternak yang di lokasi rawan bencana terkena luka bakar dan mungkin tidak produktif  lagi,” tutur Ida Trhahajati yang juga Guru Besar di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Dengan kondisi ternak dan medan gunung Merapi yang berat, Ida mengatakan diperlukan tim evakuasi yang kuat dan didukung sarana prasarana yang memadai, termasuk kandang penampungan ternak di pengungsian.

Pada akhir Minggu ke II November, belum banyak ternak yang bisa dievakuasi. Total ternak yang ada di sekitar wilayah bahaya Merapi tercatat  sebanyak 61.884 ekor ternak, terdiri dari sapi perah 45.856 ekor, sapi potong 16.028 ekor. Sapi itu tersebar di empat kabupaten, yakni Sleman, Magelang, Klaten dan Boyolali.  Dari total populasi sapi tersebut, baru 6.787 ekor yang terevakuasi.

Hambatan dalam evakuasi ternak menurut Ida Tjahajati adalah banyak ternak yang berada di lokasi rawan bencana, masih harus kucing-kucingan dengan petugas yang meminta mengutamakan keselamatan jiwa peternak, keterbatasan dana operasional, transportasi, pakan, air dan kandang. “Selain itu, ternak Merapi sangat mobil, bisa dipindah, bisa juga dijual,” tambahnya.

Sebagai solusi pendanaan Menteri Pertanian Suswono telah menyerahkan bantuan dana secara simbolik kepada Tim Penanganan Ternak Merapi sebanyak Rp 400 juta. “Dana ini bisa dimanfaatkan untuk evakuasi, transportasi, pengadaan air atau lainnya,” tutur Mentan.

Untuk solusinya Tim Penanganan Ternak Merapi berupaya membantu memperlancar jalannya evakuasi mandiri yg dilakukan oleh peternak; Bekerjasama dengan : peternak, masyarakat peduli ternak, LSM, Polisi untuk evakuasi ternak; Pendataan sementara terus berjalan meskipun waktu itu belum ada dana opersional; Ternak di penampungan sementara, operasional swadaya; Pengobatan ternak oleh POSKO MEDIK VETERINER (RSH Prof.SOEPARWI FKH-UGM).

Bantuan pakan untuk ternak Merapi sudah banyak datang, di antaranya kata Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Prabowo R Caturroso datang dari Asosiasi Produsen Daging dan Fedloter Indonesia (APFINDO), Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) dan Balai Ternak milik pemerintah yang ada di sekitar lokasi gunung Merapi. Som

Oleh: Ahmad Soim | 20 November 2010

Ternak Merapi, Lebih Mahal dari Nyawa Manusia

Menteri Pertanian Suswono besama ketua tim penaganan ternak merapi meninjau ternak di lokasi pengungsian

Menteri Pertanian Suswono besama ketua tim penaganan ternak Prof. Ida Tjahajati merapi meninjau ternak di lokasi pengungsian

Kucing-kucingan dengan petugas polisi seringkali dilakukan peternak sapi di lereng gunung Merapi. “Tujuannya agar mereka bisa memberikan pakan sapinya atau mengevakuasi, “ turur Ketua Tim Penanganan Ternak Merapi Prof Ida Tjahajati yang juga guru besar di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Mereka seperti tidak menghiraukan bahaya Gunung Merapi yang mengancam nyawanya.

 Kondisi psikologis peternak itu menjadi perhatian Menteri Pertanian Suswono. Dalam setiap kali kunjungannya ke lokasi bencana, Suswono berpesan agar peternak lebih mementingkan nyawanya. Sapinya akan diurus oleh Tim Penanganan Ternak Merapi yang dibentuk pemerintah. Yang mati akan diganti, dan yang sakit akan diobati, bila tidak tertolong pun bisa diganti. Sapi-sapi yang masih di daerah rawan bencana dievakuasi oleh tim ini dengan bantuan pihak keamanan, serta disediakan pakannya.

Secara berseloroh Mentan mengatakan harga ternak sapi yang mati akan diganti pemerintah cukup mahal dan lebih mahal dibanding santunan bagi jiwa yang meninggal karena letusan gunung Merapi. 
Pemerintah telah menetapkan harga pembelian untuk anak sapi sebesar Rp5 juta, sapi dara Rp7 juta, sapi bunting Rp9 juta dan sapi laktasi Rp10 juta, sedangkan sapi potong akan dihargai berdasarkan bobot badan saat hidup yaitu Rp22 ribu per kilogram (kg) untuk sapi jantan dan Rp20 ribu per kg untuk sapi betina yang sudah tidak produktif. Sementara santunan kematian untuk manusia karena korban Merapi sebesar Rp 4 juta.
Meski demikian, sebagian besar peternak di gunung Merapi tidak  ingin menjual ternak-ternaknya dan memilih memeliharanya karena selama ini beternak merupakan mata pencaharian utama di antara mereka.
“Peternak memilih untuk memelihara ternak-ternak itu, karena bagi mereka, sapi atau kerbau adalah sumber penghidupan,” kata Menteri Pertanian Suswono di Posko Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Yogyakarta.
 Berdasarkan hasil identifikasi terhadap sapi dan kerbau yang berada di radius bahaya 20 kilometer diketahui terdapat 84.691 ekor, dan yang telah terevakuasi ke 181 lokasi penampungan sebanyak 10.231 ekor serta sapi yang mati di luar penampungan 2.121 ekor.
Dari total ternak yang telah diungsikan tersebut, jumlah permintaan penjualan sapi sebanyak 3.807 ekor. Pemerintah pun tidak ingin memaksa peternak untuk menjual hewan peliharaannya. Sebaliknya, pemerintah akan memberi bantuan pemberian pakan bagi ternak yang telah berada di penampungan.
“Di seluruh penampungan yang ada, telah ada penanggung jawab yang berasal dari penyuluh-penyuluh lapangan. Bahkan peternak yang kesulitan untuk memberikan pakan dapat datang ke penampungan untuk meminta pakan asalkan berada di kawasan rawan bencana,” ujarnya.
Namun bagi peternak yang tetap akan menjual ternaknya, Mentan mengatakan, terdapat dua pola pembelian ternak yaitu menghubungkan peternak dengan pihak swasta yang berkeinginan membeli ternak atau pemerintah yang akan langsung melakukan pembelian. Di pengungsian peternak dan lokasi evakuasi ternak di Wedomartani, peternak telah dihubungkan dengan pihak swasta, sedang di Tlogoadi telah ada pembelian dari pemerintah. Terjunnya pemerintah ikut membeli ternak petani karena pemerintah tidak ingin peternak dirugikan. “Saat awal-awal bencana, satu ekor sapi hanya dibeli pedagang seharga Rp 3-4 juta, alhamdulillah sekarang harga jual sudah normal kembali,” tutur Suswono.
Kerja sama dengan pihak swasta ini juga dimaksudkan agar peternak memperoleh harga pembelian yang lebih baik dari harga pembelian yang telah ditetapkan oleh pemerintah. “Jika harga pembelian dari pihak swasta berada di bawah harga pemerintah, tentunya peternak akan memilih untuk menjualnya ke pemerintah,” katanya.
Pemerintah telah menetapkan harga pembelian untuk anak sapi sebesar Rp5 juta, sapi dara Rp7 juta, sapi bunting Rp9 juta dan sapi laktasi Rp10 juta, sedangkan sapi potong akan dihargai berdasarkan bobot badan saat hidup yaitu Rp22 ribu per kilogram (kg) untuk sapi jantan dan Rp20 ribu per kg untuk sapi betina yang sudah tidak produktif.

Pada kunjungan Mentan sebelumnya, dalam kesempatan dialog dengan Mentan, Agus salah seorang peternak pengungsi korban letusan Merapi menginginkan agar pemerintah juga membantu evakuasi ternak, karena kondisi saat ini serba sulit. Dia juga menanyakan kepada Mentan kondisi sapi yang bisa diganti pemerintah. Mentan mengatakan akan mengganti sapi yang mati, sakit atau dijual sehat.

Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Teguh Budiono juga mengharapkan agar pemerintah membantu penuh proses evakuasi sapi, disamping menjamin penggantian sapi yang mati atau sakit, sehingga peternak bisa merasa nyaman.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Prabowo R Caturroso menambahkan sapi yang mati akan diverifikasi, sedangkan sapi yang sakit akan diobati terlebih dahulu. “Baru boleh dipotong untuk suatu keperluan,” tuturnya.
Pemerintah menganggarkan dana untuk pembelian ternak korban bencana Merapi sebesar Rp 100 miliar. Uang  pembelian ternak itu akan langsung ditransfer ke peternak. Kementan akan buatkan rekeningnya di bank. Uang Rp 100 miliar ini diharapkan juga bisa untuk membantu penyediaan pakan di lokasi penampungan.
Apabila dana tersebut tidak mencukupi lanjut Suswono Kementerian Pertanian dapat memberikan bantuan dana. Sedangkan untuk  penggantian untuk ternak yang mati akibat letusan Gunung Merapi akan dilakukan saat tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pada minggu ke III November, sedikitnya terdapat 10.361 ekor sapi didaftarkan pengungsi bencana Merapi untuk dijual kepada pemerintah. Pada saat itu pemerintah telah membeli 250 ekor sapi di Lapangan Getas, Tlogoadi, Mlati, Sleman,Yogyakarta. Sedangkan 46 peternak mengaku masih berkeinginan untuk memelihara sapi mereka. Untuk tahap awal pemerintah telah  menyiapkan dana sekitar Rp 2 miliar. “Namun pemerintah tidak menutup kemungkinan bila ada pihak swasta yang mau membeli,” ungkapnya.
 Mentan juga meninjau pengungsian ternak di utara lapangan Pokoh Wedomartani, Ngemplak dan memberikan bantuan pakan ternak. Menurunya dari wawancara terhadap sejumlah peternak sebagian besar masih ingin  memelihara ternak mereka dan berharap bantuan pakannya disuplai pemerintah. Ahmad Soim

Oleh: Ahmad Soim | 20 November 2010

Alternatif Teknologi Pupuk Kedepan

Penggunaan pupuk organik modifikasi dengan takaran 750 kg/ha bisa meningkatkan produksi padi sebesar 2,55 ton/ha dibanding penggunaan pupuk kimia konvensional dengan dosis: 200 urea/ha + 100 kg SP-36 + 50 kg KCl/ha. Sedangkan penggunaan urea berselaput nimba dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk nitrogen, menghambat nitrifikasi dan mengurangi emisi gas CO2 dan  gas N2O (gas rumah kaca).

Safrullah dan Setiawati dari Universitas Muhamadiyah Palembang dan Universitas Tridinanti Palembang telah melakukan penelitian “Modifikasi dan aplikasi pupuk organik pada budidaya SRI di lahan Pasang Surut Sumatera Selatan”.  Yang dia maksudkan pupuk organik modifikasi adalah pupuk organik limbah pertanian yang dilengkapi dengan mineral pupuk anorganik dan limbah ternak serta mineral alami.

Bahan baku yang digunakan Safrullah untuk membuat pupuk organik modifikasi yakni asam humat dari ekstraksi pupuk organik limbah jerami padi, mineral pupuk anorganik dari pupuk urea, limbah ternak dan mineral alami.

Menurutnya senyawa asam humat berperan dalam peningkatan unsur kimia an-organik basa-basa dan logam berat atau unsur toksisk dalam tanah dan air. Selain itu, asam humat dapat meningkatkan kapasitas kandungan air tanah, membantu dalam menahan pupuk anorganil larut air, mencegah penggerusan tanah, menaikkan aerasi tanah, dan juga dapat menaikkan fotokimia dekomposisi pestisida atau senyawa-senyawa organik toksik.

Dengan demikian menurutnya sudah selayaknya pupuk organik yang kaya humus ini menggantikan peranan dari pupuk sintesis dalam menjaga kualitas tanah. Menurut penelitian Marsi et al (2001) formula NPK-Organik yang baik untuk tanaman padi yaitu asam humat dari kompos jerami padi 30 persen dan nisbah 2 urea : 1 DAP : 1 KCl.

Hasil dari penelitian ini cukup memberikan harapan bagi pertanian pangan kedepan. Penggunaan pupuk organik modifikasi dengan takaran 750 kg/ha mampu memberikan pertumbuhan tanaman padi terbaik dan produksi padinya lebih tinggi 2,55 ton/ ha dibanding  penggunaan pupuk an-organik sesuai dosis anjuran.

Teknologi lain adalah hasil rekayasa yang dilakukan Yusminah Hala dari Universitas Negeri Makasar. Dosen UN Makassar Sulsel ini melakukan penelitian tentang “Pengembangan Pupuk Urea Berselaput Nima untuk peningkatan efisiensi penggunaan pupuk dan pengurangan emisi gas rumah kaca”.

Yusminah mengungkapkan untuk pembuatan pupuk urea berselaput nimba (Azadirachta Indica)dilakukan mulai dari penyiapan bahan. Bahan nimba ia peroleh dari PT Intaran Bali yang memproduksi ekstraksi nimba berupa minyak (Neem Oil)) dan ampas nimba (Neem Cake) yang merupakan bahan sampingan saat ekstraksi minyak dari biji nimba.

Pelapisan urea granul dilakukan dengan cara mencelupkan pupuk urea granul pada larutan minyak nimba 1 persen. Tahap berikutnya, pemberian ampas nimba sebanyak 2.5 persen dan 5 persen dari berat urea granul dan homogenasi secara rotasi. Setelah pelapisan dilihat merata, selanjutnya pupuk dikeringkan dengan menggunakan sinar matahari.

Menurut hasil penelitian Yusminah Hala penggunaan urea granul berselaput nimba itu telah berhasil meningkatkan efisiensi penggunaan nitrogen, menghambat nitrifikasi dan mengurangi  emisi gas CO2 dan gas N2O  atau gas rumah kaca. Som

Oleh: Ahmad Soim | 20 November 2010

Mendisain Ulang Perpupukan Nasional

Setidaknya ada tiga alasan yang mengharuskan penyediaan, teknologi produksi dan distribusi pupuk nasional perlu didisain ulang. Tujuan disain ulang perpupukan nasional ini menurut Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Dr. Sumarjo Gatot Irianto adalah untuk memantapkan ketahanan pangan nasional.

 “Pupuk adalah pemicu dan pengubah pertanian Indonesia kedepan,” tambah Gatot pada Simposium Perpupukan Nasional dengan tema “Strategi Pengembangan Industri Pupuk, Kebijakan Subsidi dan Teknik Aplikasi untuk Menunjang Kemandirian Pangan” yang diselenggarakan Dewan  Pupuk Indonesia (DPI) di Jakarta.

Alasan yang pertama menurut Gatot adalah karena telah terjadi kompetisi di antara produk pupuk produksi dalam negeri dengan produksi  luar negeri. Persaingan terjadi pada tataran formula dan kualitas produk. Di lapangan ditemukan adanya formula pupuk yang bervariasi, stabilitas mutu, keseragaman bentuk dan ukuran pupuk yang berbeda-beda. Harga pupuk pun bervariasi.

Yang kedua adalah bahan baku untuk memproduksi pupuk tunggal maupun pupuk majemuk di Indonesia hingga saat ini masih bergantung pada gas alam yang semakin terbatas dan mahal harganya. “Pupuk tunggal dan majemuk yang mengandung nitrogen (N) membutuhkan bahan baku gas alam yang ketersediaannya semakin terbatas dan tidak bisa diperbaharui,” tambah Gatot.

Padahal lanjut Mantan Kepala Badan Litbang Pertanian Kementan itu terdapat N2 yang melimpah di udara (80 persen) yang hingga kini belum ditemukan teknologi untuk memanfaatkannya secara langsung. “Untuk itu memang diperlukan teknologi tinggi,” tuturnya. Sedangkan untuk produksi pupuk majemuk NPK Gatot pun berpikir akan bisa diarahkan diproduksi secara kimia (chemical blending) berbahan baku amonia cair, bukan lagi gas.

Alasan yang ketiga produk pupuk yang ada saat ini adalah untuk semua tanaman belum spesifik untuk tanaman tertentu. Padahal setiap tanaman memerlukan unsur hara esensial yang berbeda. Setiap tanaman memerlukan unsur hara esensial berupa: hara makro primer, makro sekunder, mikro dan beneficial elemen (Si, Co). “Maka disini, penemuan unsur-unsur hara bermanfaat untuk tanaman sangat diperlukan,” tuturnya.

Dia menyontohkan pupuk untuk tanaman jeruk misalnya, harus bisa dirancang terdapat pupuk khusus untuk tanaman jeruk sehingga dihasilkan jeruk yang manis sekali. Untuk itu lanjutnya, pupuknya tentu bukan hanya pupuk Urea dan SP-36.

Setidaknya Gatot melihat ada empat golongan pupuk yang perlu didisain ulang produknya. Pertama adalah pupuk an-organik. Kondisi sekarang, pupuk an-organik di Indonesia ada dua. Pertama pupuk tunggal: N,P,K. Untuk urea pril tanpa coating. Kondisi produk pupuk seperti ini tidak efisien banyak yang tidak terserap tanaman. Maka pupuk ini perlu didesain produknya sehingga menjadi produk pupuk yang pelepasan haranya terkontrol atau untuk urea prill dicoating dengan silika, asam humat, sulfur, formaldehyde. Sedangkan untuk pupuk majemuk: NP, NK, NPK, produknya simple blanding/ blending secara fisik sehingga bentuknya tidak seragam, mutu tidak stabil, akibatnya kualitas kurang baik. Selain itu pupuk majemuk yang ada formulanya umum. Kondisi produk pupuk mejemuk ini perlu didasin ulang dengan chemical blending menggunakan silika dan mikronutrien ((Co, Cu, ZZn, Mn). Misalnya ada NPK+Si, NPK+Si+mikro, NPK+Si+mikro+zeolit/carrier.

Bila pupuk an-organik bisa didesain seperti itu maka akan bisa menjadi pupuk yang slow releas, efisiensinya meningkat, ada pupuk yang spesifik komoditas, pengelolaan tanah membaik dengan harga pupuk yang sehat.

Kedua, pupuk organik. Menurut Gatot kondisi produk pupuk organik saat ini bentuknya ada yang granul, curah dan cair. Proses produksinya: kualitas bahan bakunya bervariasi dan dengan proses produksi yang sederhana, tidak ada pengkayaan, dan kontrol kualitasnya lemah. Kedepan ia ingin didesain ulang sehingga pupuk organiknya hanya berbentuk curah dan cair, tidak lagi ada yang granul. Proses produksinya: menggunakan teknologi nano, bahan baku mengandung hara tinggi, perlu standar bahan baku, proses produksi memenuhi standar baku SOP, diperkaya mineral (organomineral) dan mikroba, kontrol kualitasnya berstandar tinggi dan diintegrasikan dengan pembenah tanah.

Upaya yang bisa ditempuh untuk memperbaiki kualitas pupuk organik di antaranya adalah menggunakan bahan baku yang berkualitas seperti batubara muda, limbah perikanan, serta ada pengkayaan dengan mineral zeolit, bentonit dan vermikulit.

Ketiga, pupuk hayati. Kondisi produk pupuk hayati saat ini, bentuknya tepung, granul dan cair. Mikroba tunggal, mikroba fungsional kurang proporsional. Proses produksi dengan peralatan dan proses yang sederhana dan kontrol kualitasnya lemah sehingga rawan terkontaminasi. Untuk itu Gatot menginginkan agar produk pupuk hayati bisa didesain ulang dengan proses produksi: berteknologi tinggi dan massal, masa hidup mikrobanya lebih panjang, proses produksinya memenuhi standar SPO, ada pupuk hayati majemuk, dan dengan kontrol kualitas yang tinggi.

Keempat, pupuk cair/foliar. Kondisi produk pupuk cair saat ini jenisnya lebih banyak anorganik, umumnya produk impor, terbatas digunakan untuk: hydroponik, pupuk daun, pupuk akar, lapangan rumput golf, stadion bola dan penggunaan lahan komersial. Kedepan Gatot ingin agar pupuk cari ada yang jenisnya organik dan hayati. Pupuk cair ini bisa digunakan untuk semua komoditas, pengaruhnya terhadap tanaman signifikan sesuai dengan harga pupuk yang cukup mahal. Som

Oleh: Ahmad Soim | 20 November 2010

Membuang Mitos pada Urea

Dunia pertanian di jagad ini tidak lagi ngetrend pada urea. Indonesia perlu pupuk baru?

Penggunaan pupuk urea dan pupuk anorganik lainnya di Indonesia telah berdampak buruk pada kesuburan lahan. Hasil penelitian Badan Litbang Pertanian Kementan menunjukkan telah terjadi penurunan kandungan bahan organik tanah di berbagai kawasan pertanian yang dikelola secara intensif. Akibatnya kesuburan kimia dan fisika serta mikrobiologi tanah mengalami penurunan.

Banyak kalangan telah khawatir dengan kondisi kesuburan tanah Indonesia. Ketua Komisi IV DPR Ri yang antara lain membidangi pertanian, Drs H Akhmad Muqowam mengatakan sudah saatnya pemerintah memprogram perbaikan kesuburan lahan dengan menggunakan pupuk organik. Apalagi negara-negara lain sudah melakukan hal ini. “China dan India sudah memenuhi kebutuhan hara untuk tanamannya sekitar 40 persennya dari sumber bahan organik,” tambah Akhmad Muqowam dalam Simposium Perpupukan Nasional yang diadakan Dewan Perpupukan Indonesia di Jakarta baru-baru ini.

Akhmad Muqowam yakin dengan penggunaan pupuk organik di samping bisa mengembalikan kesuburan tanah juga bisa meningkatkan kualitas hasil. “Selain itu, pemerintah bisa menghemat dana subsidi pupuk anorganik,” tambahnya.

Ketua Kebijakan dan Regulasi Dewan Pupuk Indonesia Dr. Rachmat Pambudy berpendapat senada.  Dalam sepuluh tahun terakhir ini data menunjukkan bahwa produksi pupuk urea cenderung tetap. Ada fluktuasi produksi tetapi tidak banyak berkurang, juga tidak banyak bertambah. Pasar luar negeri pun lanjutnya tidak lagi ngetrend pada urea. “Oleh karena itu Indonesia perlu pupuk baru,” tambahnya.

Wayan Supadno, Bidang Litbang Asosiasi Produsen Pupuk Organik dan Hayati Indonesia(Appohi) mengatakan Indonesia memang membutuhkan pupuk baru. Diantaranya ia sodorkan pupuk hayati. Menurutnya banyak perusahaan di Indonesia yang bisa memproduksi pupuk hayati berkualitas.  Dengan teknologi pupuk hayati yang ada, Indonesia bisa meningkatkan kadar C organik tanah menjadi 5 persen. Dia contohkan pabriknya bisa memproduksi pupuk hayati yang kandungan C organiknya bisa mencapai 21 persen. Produknya itu sudah diuji lab oleh Balai Penelitian Tanah dan Agroklimat dan oleh Sucofindo. Sayangnya, pemerintah lanjutnya hanya mensyaratkan produk pupuk organik dan hayati kandungan c organiknya 4 persen. “Itu tidak memadai,” tambahnya kepada Sinar Tani.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Dr Sumarjo Gatot Irianto bahkan mengatakan perlu disain ulang tentang empat golongan pupuk yang ada saat ini, yakni pupuk anorganik, pupuk organik, pupuk hayati dan pupuk cair/foliar. Redesain ini menurutnya diperlukan untuk lebih memantapkan ketahanan pangan nasional. “Pupuk adalah pemicu dan pengubah pertanian Indonesia kedepan,” tutur Gatot .

Hasil-hasil penelitian di lapangan baik yang dilakukan perguran tinggi maupun lembaga penelitian yang dimiliki pemerintah pun sudah menunjukkan adaanya alternatif pupuk lain agar masyarakat petani tidak lagi takjud dengan mitos pupuk urea. Di antaranya adalah penelitian yang dilakukan Universitas Muhamadiyah Palembang dengan judul Modifikasi dan Aplikasi Pupuk Organik pada budidaya SRI di Lahan Pasang Surut Sumatera Selatan. Penelitian ini meraih peringkat pertama lomba Fertilizer Research Award yang diselenggarakan DPI tahun ini.

Juga ada penelitian tentang “pengembangan pupuk urea berselaput nimba untuk peningkatan efisiensi penggunaan pupuk dan pengurangan emisi gas rumah kaca” yang dilakukan Universitas Negeri Makasar.

Pabrik Urea Baru

Meski demikian, pemerintah tampaknya tidak mau gegabah dalam penyediaan pupuk urea. Buktinya, melalui BUMN pupuk akan dibangun pabrik-pabrik pupuk urea baru yang berkapasitas besar.  Ketua Dewan Perpupukan Indonesia (DPI) Zaenal Sudjais mengatakan di Kalimantan Timur akan dibangun pupuk urea baru yang kapasitas produksinya 2 kali lipat dari kapasitas pabrik yang ada saat ini, yakni dengan kapasitas 1,2 juta ton. Pabrik baru urea dengan kapasitas besar seperti itu juga akan dibangun di  Jawa Timur, Jawa Barat, Maluku dan Papua. “Untuk yang di Maluku, kami usulkan agar tidak usah dibagun, untuk siapa di situ, memang gasnya tercukupi,” kata Zaenal Sudjais.

Biaya membangun satu pabrik urea tidak murak. Untuk membangun satu pabrik urea dengan kapasitas 1,2 juta ton dananya mencapai 600 juta dolar.  DPI mengusulkan agar pabrik lama yang masih dipertahankan tidak dibongkar. Pabrik itu masih bisa diperbaiki, dengan biaya hanya 20 persen dibanding kalau harus membangun yang baru, bisa tambah umurnya dan  efisiensi penggunaan gasnya bisa meningkat.

Menurut perkiraan DPI ada beberapa pabrik pupuk milik BUMN yang umurnyamencapai  30 tahun dan akan dibongkar habis. “Itu sayang,” kata Zaenal Sudjais.  Di antaranya di PT Pusri ada 3 pabrik, di PT Pupuk Kujang ada satu pabrik, serta   satu Pabrik di PT Pupuk Iskandar Muda (PIM).  DPI hanya merekomendasikan satu pabrik pupuk urea tua di Kaltim 1, untuk dibongkar. “Dewan tak keberatan satu pabrik tua milik PT Pupuk Kaltim yang dibangun tahun 70-an ditutup,” tambahnya.

Belum Sepakat

Memang kebijakan perpupukan nasional tidaklah padu. Bukan hanya sikap dan pola pandang pada urea dan pupuk organik yang tidak sepakat. Tentang subsidi pupuk an-organik pun kebijakannya sering berubah dan bisa berbeda antar kementerian. Kebijakan subsidi pupuk misalnya pernah hilang dan kini muncul lagi.

Direktur Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian Panggah Susanto mengatakan kami memerlukan konsistensi kebijakan perpupukan dari Kementerian Pertanian. “Karena dari itu kami bisa buat rencana kecukupan produksinya,” katanya.

Di antaranya yang belum padu ungkap Sudjais adalah  soal besaran subsidi pupuk.Harga urea saat ini Rp 1600/kg naik 30 persen dari harga sebelumnya sebesar Rp 1.200/kg. Kementerian Keuangan memprogramkan naik dua kali lagi, masing-masing 30 persen, maka harga pupuk akan mencapai harga ekonomi, sehingga tidak lagi disubsidi.

Namun Kementerian Pertanian merasa keberatan dengan program itu. Kementan masih memprogramkan kalau harga pupuk harus naik paling maksimum 10 persen. Kondisi ini tentu akan membingungkan industri pupuk. Namun bagi Zaenal Sudjais tidak masalah tetap ada subsidi untuk membantu petani, karena ini masalah utama negara. Hanya saja menurutnya bisa dibicarakan dengan koordinasi yang rapi,  sehingga ada kesamaan pandangan.

Bila harga pupuk anorganik tidak lagi disubsidi maka menurut Zaenal Sudjais pupuk organik akan laku. Namun Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian gatot Irianto sepertinya masih meragukan. Dia melihat subsidi pupuk organik yang diberikan sekarang hanya menjadi rebutan produsen untuk bisa meluaskan volume yang ia peroleh dari subsidi organik pemerintah. “Belum mampu melahirkan produk pupuk organik yang berkualitas, sehingga kalau subsidinya dicabut mereka sudah bisa mendiri, petani tetap beli produk pupuk organik tersebut”, tambahnya.

Tentang distribusi pupuk anorganik yang kini akan diberikan langsung ke petani menurut Dirut PT Pupuk Kujang Aas Asikin tidak masalah. Namun dengan pola seperti itu dia menilai keterkaitannya dengan produsen tidak terlalu erat dibanding pola distribusi sebelumnya.  “Kalau sekarang kita hanya berfungsi sebagai produsen saja, bagaimana disalurkan sampai ke petani sudah dikelola masyarakat pertanian,” tuturnya. Ahmad Soim

Oleh: Ahmad Soim | 19 Oktober 2010

Lowongan Magang dan Kerja di Kebun Sawit

Kementerian Pertanian (Kementan) buka kesempatan kepada para lulusan S1/D4 untuk mengikuti pendidikan dan permagangan (retooling) untuk mendukung pengembangan agribisnis perkebunan berbasis kelapa sawit untuk gelombang dua (26 Oktober – 25 November 2010).

 Menteri Pertanian Suswono mengatakan kegiatan retooling ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Menteri Pertanian dan pengurus Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dengan Wakil Presiden tahun 2007 agar Indonesia menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia. “Tindak lanjutnya kita sepakati untuk menyusun program retooling dalam rangka menyiapkan tenaga kerja siap pakai,” tambah Suswono saat membuka program pelatihan dan permagangan (retooling) bagi lulusan S1/D4 di Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) Yogyakarta.

Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian (BPSDMP) Kementan Ato Suprapto menambahkan pada tahun 2010 Badan  PSDMP melakukan retooling untuk 597 lulusan S1/D4 yang dilaksanakan di LPP Kampus Yogya dan Medan. Program ini adalah kelanjutan dari program sejenis tahun 2008 dan 2009 yang alumninya terserap oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 2009, Badan PPSDMP melakukan retooling bagi 90 orang dan pada tahun 2008 untuk 60 orang.

Koordinator Pelatihan Retooling dari LPP Yogyakarta Esmet Untung Mardiyanto menjelaskan pada tahun ini diselenggarakan 19 kelas program retooling di bidang perkebunan kelapa sawit bagi lulusan perguruan tinggi negeri dan swasra yang sudah terakreditasi program D4 dan S1 bidang pertanian, ekonomi dan teknik.

“Sembilan kelas retooling untuk 297 peserta akan diselenggarakan di LPP Yogya dan sepuluh kelas retooling untuk 300 peserta akan dilaksanakan di LPP Medan,” tambah Esmet. Peserta pelatihan lanjutnya diseleksi dari berbagai perguruan tinggi seluruh Indonesia. Selain persayaratan Indek Prestasi Komulatif (IPK) yang cukup tinggi (2,5) peserta harus berusia maksimal 35 tahun, sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dalam surat keterangan dokter, serta memiliki motivasi kerja tinggi dan bersedia bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia.

Program pelatihan di LPP Yogya tambah Esmet dibagi menjadi dua tahap (gelombang). Gelombang pertama enam kelas terdiri dari tiga kelas asisten tanaman, dua kelas asisten akuntasi keuangan dan umum serta satu kelas asisten pabrik. Tiap kelas terdiri dari 33 peserta. Pelatihan berlangsung satu bulan, untuk gelombang satu pelatihan dilakukan 21 September – 21 Oktober. Selama setengah bulan peserta magang di berbagai tempat/kebun milik perusahaan kelapa sawit milik PTPN VIII (Persero).

“Agar lulusan retooling ini langsung diserap pasar kerja, LPP memfasilitasi penyerapan peserta dengan mengundang perusahaan perkebunan untuk melakukan rekrut dan seleksi terhadap perserta pelatihan,” tutur Esmet. Beberapa perusahaan sudah mengkonfirmasi untuk melakukan rekrut dan seleksi, di antaranya PT Perkebunan Nusantara VII (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia, PT Astra Agro Lestari, PT Andalas Agro Industri, PT Swakarsa, PT Mussimas, PT Wilmar Internasional, PT Bakrie Sumatra Plantation dan PT Sawindo Kencana.

Panitia retooling LPP Yogya lanjut Esmet masih menerima pendaftaran bagi pelatihan gelombang dua yang rencananya akan berlangsung dari tanggal 26 Oktober sampai 25 November 2010. Pada gelombang II itu LPP Yogya akan menyelenggarakan 3 kelas calon asisten tanaman dengan jumlah peserta 99 orang. Persertanya adalah lulusan S1/D4 perguran tinggi negeri/swasta jurusan ilmu tanah, hama penyakit, agronomi, agribisnis, teknologi pertanian dan penyuluhan pertanian. Bagi yang berminat bisa menghubungi LPP Yogya Jl Urip Sumoharjo 100, Yogyakarta 55222. Telpon (0274) 586201, faks (0274) 513849. Som

Hingga akhir Desember 2010, Propinsi Jawa Tengah akan surplus beras sebanyak 2,9 juta ton. “Jateng masih bisa meningkatkan produksi padi di  lahan tegalan dan tadah hujan. Selain itu, serangan wereng diminimalisir hanya 0,22 persen dari 1,7 juta ha sawah di Jateng,” kata Gubernur Jateng Bibit Waluyo saat tanam perdana padi gogo di lahan Perhutani bersama Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurti.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Tengah Aris Budiono menjelaskan dari luas panen sawah padi di Jawa Tengah seluas 1,773 juta ha yang puso karena serangan wereng 3.968 ha. “Kita tangani serangan wereng ini secara intensif terutama di Klaten dan Boyolali, Jawa Tengah,” tuturnya. Intensifnya adalah kita menggerakkan semua petugas Pengamat  Hama Penyakit (PHP), mulai dari pengamatan di lapangan, sampai kepada tindakan-tindakan pengendalian hama penyakit dan gerakannya bersama masyarakat tani.

“Produsen obat-obatan juga saya gerakkan, melalui pemanfaatan dan pemberdayaan laboratorium-laboratorium lapangan,” kata Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Tengah Aris Budiono kepada Sinar Tani. Untuk itu, Dinas Pertanian ini melakukan  konsolidasi kepada seluruh produsen obat-obatan. “Kami buat posko di lapangan di antaranya di Surakarta dan Tegal karena di wilayah ini termasuk parah terserang wereng,” tambahnya.

Kegiatan itu dilakukan Pemda Jateng dengan menggunakan dana dari anggaran pemerintah daerah Jawa Tengah dan dukungan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).  

Tak hanya mengobati, Pemda Jawa Tengah juga melakukan upaya antisipasi, yakni mengajak petani merubah pola tanam. Karena petani beberapa kali terserang wereng, mereka mau mengganti pola tanamnya yang tadinya tanam padi sepanjang tahun diganti dengan tanaman lain. “Mayoritasnya adalah jagung, kemudian ada yang tanam kedelai, dan  ada juga yang tanam melon,” tuturnya.

Untuk perubahan pola tanam itu, Pemda Jawa Tengah membantu benih jagung kepada para petani dan pengolahan tanahnya. “Kita bantu dengan memberikan pinjaman traktor,” tuturnya. Traktor itu antara lain dari Balai Pengujian Mutu Alat dan Mesin Pertanian yang dimiliki Pemda Jateng dan dari perusahaan produsen traktor seperti Kubota. “Saya bilang pada kubota tolong petani di sana dibantu. Mereka mau karena sekaligus promosi dan mereka punya dana untuk itu,” tambahnya lagi. .

Pada musim tanam Musim Hujan (MH) Oktober 2010 – Maret 2011, yang menjadi perhatian utama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Tengah lanjut Aris Budiono adalah perkembangan hama dan penyakit. “Untuk itu  kami libatkan semua PHP untuk lebih meningkatkan pengamatan dan kewaspadaannya,” jelasnya.

Untuk pengembangan baru tanam padi gogo di sela-sela hutan yang dikelola Perhutani di Blora, Jawa Tengah, Dinas juga sudah mengerahkan petugas PHP melakukan penyuluhan kepada para petani untuk mensiasati hama dan penyakit dikaitkan dengan perkembangan iklim.  Para petani diajak menyemprot tanah tersebut dengan bakteri yang dikembangkan dengan pola Sekolah Lapang Pengendalian Hama Penyakit Tanaman (SL PHT).

Tanaman padi gogo tersebut diperkirakan bisa panen pada akhir Januari. “Benihnya dari APBD kita kembangkan 3 ribu ha di Jawa Tengah, semuanya lahan yang dikelola PT Perhutani,” tambahnya. Selain itu, Pemda Jateng juga berharap dapat bantuan benih gogo dari Cadangan Benih Nasional (CBN) untuk pengembangan baru sehingga luasnya bisa mencapai 5.300 ha. Som

Older Posts »

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.