Oleh: Ahmad Soim | 13 Juli 2010

10 Tahun Implementasi UU No.29/2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Mengungkit Berkembangnya Varietas Unggul Baru

Selama 10 tahun penerapan UU No.29/2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman sudah memberikan manfaat kepada pemulia, produsen benih, petani dan lahirnya varietas-varietas unggul baru. Kementerian Pertanian terus berusaha dengan adanya sistem PVT ini agar petani penangkar bisa lebih berkembang.

Data dari Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Kementerian Pertanian hingga sekarang sudah ada 102 varietas baru yang telah mendapatkan sertifikat hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), lebih dari 136 varietas baru lainnya sedang dalam proses mendapatkan sertifikat.

“Juga ada pendaftaran varietas lokal sebanyak 227 yang sebagian besar adalah varietas tanaman buah, dan pendaftaran varietas hasil pemuliaan sebanyak 374 varietas kebanyakan dimiliki Badan Litbang Pertanian,” kata Kepala Pusat PVT Hindarwati pada Diskusi Meja Bundar Sistem PVT di tahun ke-10 berlakunya UU No.29/2000 tentang PVT di Jakarta.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Dr. Hasanuddin Ibrahim ketika membuka diskusi ini mengatakan pemanfaatan sistem PVT di Indonesia oleh para pemilik varietas baru telah menunjukkan adanya kemajuan dari tahun ke tahun. “Terbukti dengan meningkatnya jumlah varietas baru yang di PVT kan dari tahun ke tahun,” ungkap Hasanuddin Ibrahim.

Hasanuddin Ibrahim menginginkan agar pelaksanaan sistem PVT di Indonesia tidak meminggirkan para petani penangkar. “Yang saya titipkan dalam evaluasi ini, jangan sampai sistem PVT ini meminggirkan para petani penangkar. Saya pikir itu sangat mungkin, misalnya dengan melakukan kerjasama pelatihan dan magang untuk petani yang secara otodidak telah melakukan pemuliaan,” tambahnya.

Hindarwati, menambahkan kalau sistem PVT ini berjalan secara efektif dan efisien maka tidak akan meminggirkan peran para petani. Dengan berjalannya sistem ini maka akan ada kejelasan pemilik varietas, lalu bisa ada hubungan antara produsen benih dengan penangkar. “Contoh PT SHS punya varietas unggul. Lalu, benih unggul itu bisa diperbanyak oleh petani penangkar. Untuk itu ada perjanjian SHS dengan penangkar,” tambahnya.

Di samping itu, sistem PVT telah memungkinkan adanya penelitian partisipatif bersama petani. “Bila dihasilkan varietas unggul baru melalui penelitian partisipatif ini maka petani ikut mendapatkan royaltinya bersama peneliti,” tambah Hindarwati. Model penerapan sistem PVT dengan partisipatif seperti ini sudah terjadi di Jepang.

Bagi petani yang secara otodidak telah melakukan pemuliaan pun dimungkinkan untuk mendapatkan sertifikat PVT. Soal biaya kata Hasanuddin Ibrahim akan dibantu oleh pemerintah. “Kalau ada petani yang menghasilkan benih unggul baru secara otodidak, lalu kita lakukan uji multilokasi dan betul-betul memenuhi syarat sebagai varietas unggul baru yakni Baru, Unik, Seragam dan Stabil (BUSS), bisa kita bantu untuk bisa mendapatkan hak PVT, termasuk pendanaannya,” jelas Sekjen Kementan lagi.

Warsiyah, petani yang telah melakukan pemuliaan tanaman padi di Indramayu, Jawa Barat mengatakan biaya bukan halangan untuk bisa mendapatkan hak PVT, bila ada bantuan dari pemerintah. “Namun kami perlu petunjuk untuk proses pendaftaran hak PVT,” tambah Warsiyah yang pada musim sekarang ini sedang menanam 70 galur padi.

Pengungkit

Agar sistem PVT ini bisa mengembangkan industri perbenihan nasional, menurut Prof  Achmad Baihaki dari Universitas Padjajaran, Bandung maka pemerintah perlu membuat upaya lain. Menurutnya, tiga kementerian yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Kehutanan perlu bersatu untuk membangun industri perbenihan nasional.

“Saat ini yang sudah ada kelembagaannya adalah Direktorat Perbenihan, direktorat ini tugasnya hanya mengupayakan produksi dan distribusi benih dan tidak mampu membangun industri perbenihan nasional,” tambah Achmad Baihaki.

Prof. Achmad Baihaki menilai dari ratusan varietas-varietas unggul baru yang mendapatkan sertifikat hak PVT tersebut kebanyakan adalah  perusahaan perbenihan swasta multinasional. Kondisi ini menurut Baihaki perlu diperbaiki sehingga industri perbenihan nasional bisa berkembang.

Dr Budi Marwoto, Perhimpunan Ilmu Pemuliaan Tanaman mengatakan belum berkembangnya industri perbenihan nasional karena  sektor swasta industri perbenihan yang masuk ke Indonesia masih bergerak di hilir, yakni hanya melakukan uji multilokasi varietas unggul baru yang dihasilkan dari negara lain dan menjualnya di Indonesia. Untuk itu, maka menurut Budi Marwoto perlu menarik industri perbenihan swasta di Indonesia ke bagian hulu, yakni melakukan penelitian dan pemuliaan benih di Indonesia. “Dengan begitu maka ada transfer teknologi dan peningkatan investasi,” tambahnya.

Secara pelan-pelan menurut Budi Marwoto, pemerintah melalui peraturan tengah menarik industri perbenihan di Indonesia untuk masuk ke hulu, di antaranya dengan adanya peraturan bahwa dua tahun benih yang diimpor harus diproduksi di dalam negeri.

Direktur Utama PT BISI Jimmy Eka Putra mengatakan cukup puas dengan adanya sistem PVT di Indonesia ini. “Sistem PVT ini telah memberikan kepastian hukum terhadap varietas yang dihasilkan dengan jerih payah kami. Untuk menghasilkan satu varietas diperlukan 5 tahun penelitian. Riset benih kami sudah berdiri di Indonesia sejak tahun 1983,”tambahnya. Soal perlu tidaknya Indonesia masuk UPOV dia belum tahu. “Saya harus mendalami dulu UPOV itu apa,” katanya. Som


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: