Oleh: Ahmad Soim | 13 Juli 2010

Ir. Achmad Mangga Barani Terus Berjuang untuk Kejayaan Sawit

“Sawit adalah komoditi Indonesia yang mendunia dan menguasai pasar dunia, jangan sampai ada komponen di dalam negeri yang turut menghalangi perkembangan komoditi ini. Sebab ini adalah anugerah Tuhan bagi bangsa ini,” kata Direktur Jenderal Perkebunan Ir. Achmad Mangga Barani yang akan pensiun pada 1 Juli 2010.

 

Bila sudah pensiun nanti, Achmad Mangga Barani mengatakan kepada Sinar Tani akan terus memperjuangkan apa yang ia telah rintis selama ini. “Saya ingin melihat, agribisnis sawit Indonesia berjalan dengan bagus dan yang sangat saya rindukan bagaimana masyarakat bisa menghargai sawit dan tidak terklibat dalam melarang pengembangan sawit. Sebab sawit adalah komoditi yang merupakan anugerah Tuhan yang harus kita kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, “ tambahnya.

Menurut data internasional luas kebun sawit dunia hanya sekitar 11 juta ha, 6 juta ha di antaranya di Indonesia. Data dari Indonesia diungkapkan bahwa luas kebun sawit Indonesia sudah melebihi 7,4 juta ha, seluas 3,9 juta ha atau 48 persen di antaranya adalah perkebunan milik rakyat. “Revitalisasi perkebunan telah berhasil membangun kebun sawit rakyat seluas 135 ribu ha dengan dana hampir Rp 5 triliun,” urai penulis buku “Memaknai Sebuah Anugerah, Sumbangsih Kelapa Sawit Indonesia bagi Dunia” ini.

Produksi minyak sawit Indonesia sudah mencapai 20 juta ton, akhir tahun ini diperkirakan mencapai 21 juta ton. Hanya 4 juta ton dari total produksi minyak sawit itu yang dikonsumsi dalam negeri, sisanya sebanyak 16 sampai 17 juta ton diekspor.

Menurut Achmad Mangga Barani yang juga tengah menyelesaikan buku berjudul Bukan Sebuah Impian Menjadi Produsen Kakao Kelas Dunia ini, dampak sawit bagi masyarakat pedesaan sangat berbeda dengan komoditi lainnya. “Sawit itu bisa menyejahterakan dan membangun desa dengan cepat,  pabrik olahannya yakni pabrik kelapa sawit (PKS) ada di desa, sehingga menggerakkan ekonomi desa antara Rp 5-6 milir setiap 1 – 2 minggu di sekitar PKS, maka tumbuhlah kekuatan perekonomian pedesaan,” tambahnya.

Diungkapkannya, yang pertama kali membangun kebun sawit di Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara PT Perkebunan Nusantara. Pada era tahun 80-an, Departemen Pertanian atas bantuan dana dari Bank Dunia mengembangan kebun sawit pola kemitraan inti plasma (PIR). Keberhasilan ini berkembang di mana-mana. “Dan akhirnya sekarang banyak swasta yang membangun kebun sawit,” tutur Achmad Mangga Barani.

Pengembangan sawit waktu itu sudah memperhatikan aspek lingkungan. Hanya waktu itu belum ada saingan dengan minyak nabati non sawit. Hingga kini, pemerintah tetap konsisten untuk membangun kebun sawit yang lestasi dan aman terhadap lingkungan. Misalnya dalam  Undang-Undang No 18/2004 Tentang Perkebunan  padda bab IV  Bagian Ketujuh Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Pasal 25 disebutkan pada ayat (1) Setiap pelaku usaha perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan

hidup dan mencegah kerusakannya. (2) Untuk mencegah kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memperoleh izin usaha perkebunan perusahaan perkebunan wajib : a. membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup; b. memiliki analisis dan manajemen risiko yang menggunakan hasil rekayasa

genetik; c. membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana,

dan system tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran dalam pembukaan dan /atau pengolahan lahan. (3) Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah dan menanggulangi kerusakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah memperoleh izin usaha perkebunan, perusahaan perkebunan wajib menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dan/atau analisis dan manajemen risiko lingkungan hidup serta memantau penerapannya. (4) Setiap perusahaan perkebunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagiamana

dimaksud pada ayat (2) ditolak permohonan izin usahanya. (5) Setiap perusahaan perkebunan yang telah memperoleh izin usaha perkebunan

tetapi tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya

pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup

sebagimana dimaksud pada ayat (3) dicabut izin usahanya.

Achmad Mangga Barani sangat risau dengan suara-suara utamanya dari LSM luar negeri yang mengatakan kebun sawit Indonesia merusak hutan. “Kita ini Negara berdaulat berhak untuk menyejahterakan masyarakat melalui pengembangan kebun sawit,” tuturnya.

Padahal lanjutnya sudah jelas perkebunan sawit dibangun dengan asas kelestarian lingkungan.  Dalam waktu dekat menurut Achmad Mangga Barani, Menteri Pertanian Suswono akan menyerahkan konsep Indonesia Sustainable Palm Oil kepada pelaku usaha.  

“Walaupun sudah ada Rountable on Sustainable Palm Oil (RSPO) Internasional, Indonesia membuat standar sendiri yakni ISPO dan ini adalah rangkain dari peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia dalam rangka mewujudkan sustainibilitas sawit. Standar ini juga mengacu pada RSPO,” jelasnya.

 Hanya saja menurut Achmad Mangga Barani parameter di ISPO ada yang berbeda dengan RSPO karena ISPO didasarkan pada ketenteuan dan peraturan di Indonesia, sementara RSPO untuk keperluan dunia. “Contoh di RSPO tidak dibedakan katagori hutan. Semuanya disebut hutan. Sementara di Indonesia ada hutan konversi yang masih bisa dialihkan untuk kebun sawit. Lahan gambut dengan kedelaman kurang 3 meter juga bisa untuk sawit,” tambahnya.

Di Indonesia dibedakan ada hutan linudng, hutan produksi, hutan produksi terbatas, hutan konversi. Di luar negeri tidak dikenal ada katagori hutan. Sehingga semua pengalihan hutan disebut deforestasi. Sementara di Indonesia pengalihan hutan tertentu itu dilindungi UU dan dinyatakan sustainable karena sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia.  

Namun Achmad Mangga Barani menilai wajar saja bila lembaga internasional begitu pemahamannya tentang hutan. “Kita juga tidak komplain,” tuturnya. Bahkan, perusahaan-perusahaan sawit Indonesia juga member dari RSPO. “Tetapi juga tidak salah kalau kita membuat standar Indonesia,” pungkasnya. Som


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: