Oleh: Ahmad Soim | 20 November 2010

Membuang Mitos pada Urea

Dunia pertanian di jagad ini tidak lagi ngetrend pada urea. Indonesia perlu pupuk baru?

Penggunaan pupuk urea dan pupuk anorganik lainnya di Indonesia telah berdampak buruk pada kesuburan lahan. Hasil penelitian Badan Litbang Pertanian Kementan menunjukkan telah terjadi penurunan kandungan bahan organik tanah di berbagai kawasan pertanian yang dikelola secara intensif. Akibatnya kesuburan kimia dan fisika serta mikrobiologi tanah mengalami penurunan.

Banyak kalangan telah khawatir dengan kondisi kesuburan tanah Indonesia. Ketua Komisi IV DPR Ri yang antara lain membidangi pertanian, Drs H Akhmad Muqowam mengatakan sudah saatnya pemerintah memprogram perbaikan kesuburan lahan dengan menggunakan pupuk organik. Apalagi negara-negara lain sudah melakukan hal ini. “China dan India sudah memenuhi kebutuhan hara untuk tanamannya sekitar 40 persennya dari sumber bahan organik,” tambah Akhmad Muqowam dalam Simposium Perpupukan Nasional yang diadakan Dewan Perpupukan Indonesia di Jakarta baru-baru ini.

Akhmad Muqowam yakin dengan penggunaan pupuk organik di samping bisa mengembalikan kesuburan tanah juga bisa meningkatkan kualitas hasil. “Selain itu, pemerintah bisa menghemat dana subsidi pupuk anorganik,” tambahnya.

Ketua Kebijakan dan Regulasi Dewan Pupuk Indonesia Dr. Rachmat Pambudy berpendapat senada.  Dalam sepuluh tahun terakhir ini data menunjukkan bahwa produksi pupuk urea cenderung tetap. Ada fluktuasi produksi tetapi tidak banyak berkurang, juga tidak banyak bertambah. Pasar luar negeri pun lanjutnya tidak lagi ngetrend pada urea. “Oleh karena itu Indonesia perlu pupuk baru,” tambahnya.

Wayan Supadno, Bidang Litbang Asosiasi Produsen Pupuk Organik dan Hayati Indonesia(Appohi) mengatakan Indonesia memang membutuhkan pupuk baru. Diantaranya ia sodorkan pupuk hayati. Menurutnya banyak perusahaan di Indonesia yang bisa memproduksi pupuk hayati berkualitas.  Dengan teknologi pupuk hayati yang ada, Indonesia bisa meningkatkan kadar C organik tanah menjadi 5 persen. Dia contohkan pabriknya bisa memproduksi pupuk hayati yang kandungan C organiknya bisa mencapai 21 persen. Produknya itu sudah diuji lab oleh Balai Penelitian Tanah dan Agroklimat dan oleh Sucofindo. Sayangnya, pemerintah lanjutnya hanya mensyaratkan produk pupuk organik dan hayati kandungan c organiknya 4 persen. “Itu tidak memadai,” tambahnya kepada Sinar Tani.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Dr Sumarjo Gatot Irianto bahkan mengatakan perlu disain ulang tentang empat golongan pupuk yang ada saat ini, yakni pupuk anorganik, pupuk organik, pupuk hayati dan pupuk cair/foliar. Redesain ini menurutnya diperlukan untuk lebih memantapkan ketahanan pangan nasional. “Pupuk adalah pemicu dan pengubah pertanian Indonesia kedepan,” tutur Gatot .

Hasil-hasil penelitian di lapangan baik yang dilakukan perguran tinggi maupun lembaga penelitian yang dimiliki pemerintah pun sudah menunjukkan adaanya alternatif pupuk lain agar masyarakat petani tidak lagi takjud dengan mitos pupuk urea. Di antaranya adalah penelitian yang dilakukan Universitas Muhamadiyah Palembang dengan judul Modifikasi dan Aplikasi Pupuk Organik pada budidaya SRI di Lahan Pasang Surut Sumatera Selatan. Penelitian ini meraih peringkat pertama lomba Fertilizer Research Award yang diselenggarakan DPI tahun ini.

Juga ada penelitian tentang “pengembangan pupuk urea berselaput nimba untuk peningkatan efisiensi penggunaan pupuk dan pengurangan emisi gas rumah kaca” yang dilakukan Universitas Negeri Makasar.

Pabrik Urea Baru

Meski demikian, pemerintah tampaknya tidak mau gegabah dalam penyediaan pupuk urea. Buktinya, melalui BUMN pupuk akan dibangun pabrik-pabrik pupuk urea baru yang berkapasitas besar.  Ketua Dewan Perpupukan Indonesia (DPI) Zaenal Sudjais mengatakan di Kalimantan Timur akan dibangun pupuk urea baru yang kapasitas produksinya 2 kali lipat dari kapasitas pabrik yang ada saat ini, yakni dengan kapasitas 1,2 juta ton. Pabrik baru urea dengan kapasitas besar seperti itu juga akan dibangun di  Jawa Timur, Jawa Barat, Maluku dan Papua. “Untuk yang di Maluku, kami usulkan agar tidak usah dibagun, untuk siapa di situ, memang gasnya tercukupi,” kata Zaenal Sudjais.

Biaya membangun satu pabrik urea tidak murak. Untuk membangun satu pabrik urea dengan kapasitas 1,2 juta ton dananya mencapai 600 juta dolar.  DPI mengusulkan agar pabrik lama yang masih dipertahankan tidak dibongkar. Pabrik itu masih bisa diperbaiki, dengan biaya hanya 20 persen dibanding kalau harus membangun yang baru, bisa tambah umurnya dan  efisiensi penggunaan gasnya bisa meningkat.

Menurut perkiraan DPI ada beberapa pabrik pupuk milik BUMN yang umurnyamencapai  30 tahun dan akan dibongkar habis. “Itu sayang,” kata Zaenal Sudjais.  Di antaranya di PT Pusri ada 3 pabrik, di PT Pupuk Kujang ada satu pabrik, serta   satu Pabrik di PT Pupuk Iskandar Muda (PIM).  DPI hanya merekomendasikan satu pabrik pupuk urea tua di Kaltim 1, untuk dibongkar. “Dewan tak keberatan satu pabrik tua milik PT Pupuk Kaltim yang dibangun tahun 70-an ditutup,” tambahnya.

Belum Sepakat

Memang kebijakan perpupukan nasional tidaklah padu. Bukan hanya sikap dan pola pandang pada urea dan pupuk organik yang tidak sepakat. Tentang subsidi pupuk an-organik pun kebijakannya sering berubah dan bisa berbeda antar kementerian. Kebijakan subsidi pupuk misalnya pernah hilang dan kini muncul lagi.

Direktur Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian Panggah Susanto mengatakan kami memerlukan konsistensi kebijakan perpupukan dari Kementerian Pertanian. “Karena dari itu kami bisa buat rencana kecukupan produksinya,” katanya.

Di antaranya yang belum padu ungkap Sudjais adalah  soal besaran subsidi pupuk.Harga urea saat ini Rp 1600/kg naik 30 persen dari harga sebelumnya sebesar Rp 1.200/kg. Kementerian Keuangan memprogramkan naik dua kali lagi, masing-masing 30 persen, maka harga pupuk akan mencapai harga ekonomi, sehingga tidak lagi disubsidi.

Namun Kementerian Pertanian merasa keberatan dengan program itu. Kementan masih memprogramkan kalau harga pupuk harus naik paling maksimum 10 persen. Kondisi ini tentu akan membingungkan industri pupuk. Namun bagi Zaenal Sudjais tidak masalah tetap ada subsidi untuk membantu petani, karena ini masalah utama negara. Hanya saja menurutnya bisa dibicarakan dengan koordinasi yang rapi,  sehingga ada kesamaan pandangan.

Bila harga pupuk anorganik tidak lagi disubsidi maka menurut Zaenal Sudjais pupuk organik akan laku. Namun Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian gatot Irianto sepertinya masih meragukan. Dia melihat subsidi pupuk organik yang diberikan sekarang hanya menjadi rebutan produsen untuk bisa meluaskan volume yang ia peroleh dari subsidi organik pemerintah. “Belum mampu melahirkan produk pupuk organik yang berkualitas, sehingga kalau subsidinya dicabut mereka sudah bisa mendiri, petani tetap beli produk pupuk organik tersebut”, tambahnya.

Tentang distribusi pupuk anorganik yang kini akan diberikan langsung ke petani menurut Dirut PT Pupuk Kujang Aas Asikin tidak masalah. Namun dengan pola seperti itu dia menilai keterkaitannya dengan produsen tidak terlalu erat dibanding pola distribusi sebelumnya.  “Kalau sekarang kita hanya berfungsi sebagai produsen saja, bagaimana disalurkan sampai ke petani sudah dikelola masyarakat pertanian,” tuturnya. Ahmad Soim


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: