Oleh: Ahmad Soim | 5 Februari 2011

Dari Silaturahmi dan Rapat Kerja Perhiptani 2010

Merajut Mimpi Penyuluh Pertanian

 Menteri Pertanian Melihat Bibit Tanaman Perkebunan di Jembee Jawa Timur

Para penyuluh anggota Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) memimpikan kehidupan mereka seperti guru: gaji lebih besar, sudah punya tunjangan fungsional dan profesi yang memadai dan organisasi yang sudah mapan serta seragam dari pusat hingga daerah. Bisakah?

 

Sekitar 750 penyuluh pertanian dari berbagai pelosok negeri ini hadir dalam acara Silaturahmi dan Rapat Kerja Nasional Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) di Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 20-21 Desember 2010. Pejabat tinggi negara pun dihadirkan dalam pertemuan ini, di antaranya Ketua DPR RI Marzuki Alie dan Menteri Pertanian Suswono. Juga hadir di acara ini, para sesepuh penyuluh dan organisasi profesi terkait, di antaranya Salmon Padmanegara salah seorang pendiri Perhiptani dan Winarno Tohir Ketua Umum KTNA Nasional.

Tri Wijoko, Penyuluh Pertanian Banyumas, Jawa Tengah begitu semangat menyambut kehadiran Menteri Pertanian Suswono dalam acara ini. Tri mengucapkan terima kasih karena pemerintah telah menetapkan besar tunjangan fungsional bagi penyuluh pertanian. Namun yang dia sayangkan, besar tunjangan itu yang tertinggi baru Rp 600 ribu/ bulan, hanya separoh dari tunjangan fungsional tertinggi untuk penyuluh perikanan sebesar Rp 1,2 juta/ bulan. “Padahal kita ngantor di kantor yang sama dengan penyuluh perikanan,” tambahnya.

Mereka juga membandingkan kehidupan penyuluh pertanian dengan profesi guru. Alasannya penyuluh adalah juga pendidik, bedanya guru mendidik secara formal, sedangkan penyuluh mendidik masyarakat, khususnya petani, secara non formal. “Oleh karena itu ketentuan profesi untuk penyuluh pertanian mohon segera bisa direalisasikan sebagaimana untuk guru,” tuturnya.

Bahkan Ali Mashudi Penyuluh Pertanian dari Malang Jawa Timur menginginkan agar kuota sertifikasi penyuluh pertanian yang ditargetkan sebanyak 5 ribu pada tahun 2010 bisa segera direalisasikan. “Syukur-syukur semua penyuluh pertanian akan dapat segera disertifikasi,” tambahnya.

Ahmad Baihaqi seorang penyuluh kontrak juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pertanian Suswono yang telah memperpanjangkan kontraknya di tahun 2011. Namun ia pun, seperti para penyuluh lainnya, masih belum puas. “Kenapa dana untuk honor penyuluh didekonsentrasikan dan honornya hanya diberikan 8 bulan, padahal banyak pemda yang karena pendapatan asli daerahnya kecil sehingga tidak bisa menambah honor buat para penyuluh kontrak,” katanya.

M Yusuf Ketua DPW Perhiptani Jawa Tengah malah menginginkan agar kelembagaan penyuluhan di daerah bisa ditarik alias dikendalikan langsung oleh pemerintah pusat. Alasannya karena persepsi, pemahaman dan kemampuan anggaran di setiap daerah berbeda-beda.

Hal senada juga diusulkan oleh Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional Winarno Tohir.  “Kami ingin agar urusan penyuluhan ditangani kembali oleh pemerintah pusat, karena kebijakan pemerintah daerah berbeda-beda, baik lembaga maupun anggarannya,” ungkapnya.

Tentang ketentuan usia pensiun juga mendapatkan sorotan peserta Rakernas Perhiptani 2010. Mereka menilai ketentuan pensiun yang baru untuk penyuluh yakni pada umur  56 tahun dan dapat diperpanjang bila diperlukan pemerintah daerah hingga umur 60 tahun, membahayakan keberlanjutan program penyuluhan di Indonesia. Sebelum ada revisi menyangkut ketentuan pensiun, penyuluh pertanian secara otomatis baru pensiun pada umur 60 tahun. Alasannya kalau perpanjangan usia diserahkan kepada daerah, maka akan ada unsur suka dan tidak suka dari pejabat yang berwenang. Keputusan memperpanjang usia pensiun bukan di dasarkan pada kebutuhan pengembangan penyuluhan melainkan bisa karena suka dan tidak suka.

Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Perhiptani Muhammad Jafar Hafsah pun bermimpi agar anggaran untuk penyuluhan bisa lebih tinggi lagi. Dia membandingkan dengan anggaran pendidikan nasional yang bisa  mencapai Rp 230 triliun. “Lahirnya UU No.16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah suatu kemajuan yang sudah kita capai, namun ini baru satu langkah, PP dan operasionalnya harus direbut termasuk tentang pembiayaannya,” kata Jafar Hafsah.

Pejabat tinggi negara yang hadir di sini merespon positif harapan atau mimpi para penyuluh ini. Menteri Pertanian bahkan menyatakan telah memperjuangkan semua aspirasi para penyuluh pertanian. Tentang tunjangan fungsional yang masih lebih rendah dengan yang diterima penyuluh perikanan akan diupayakan, walau kendalanya adalah soal keterbatasan anggaran dikarenakan jumlah penyuluh pertanian yang jauh lebih banyak dibanding penyuluh perikanan.

Untuk sertifikasi penyuluh pertanian Menteri Pertanian Suswono mengharapkan pada tahun 2012 seluruh penyuluh pertanian bisa disertifikasi. Khabar yang sudah hampir bisa dipastikan pelaksanaan sertifikasi penyuluh akan bisa dimulai tahun 2011.

Soal usia pensiun bagi penyuluh juga akan diperjuangkan oleh Kementerian Pertanian. Demikian juga jumlah penyuluh akan terus ditambah. Targetnya di setiap desa akan ada 1 penyuluh pertanian. Saat ini Indonesia telah memiliki 53 ribu penyuluh, terdiri dari 29 ribu penyuluh pertanian PNS dan 24 ribu penyuluh kontrak. Sedangkan jumlah desa di Indonesia diperkirakan sebanyak 70 ribu desa, sehingga masih ada kekurangan jumlah penyuluh sekitar 17 ribu lagi.

Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Momon Rusmono mengatakan dengan adanya UU No.16/tahun 2006 roda penyuluhan pertanian di Indonesia telah berputar lebih positif, walau dinilai belum berjalan optimal. “Pada tahun 2011, ini kami akan lebih memantapkan perjalanan revitalisasi penyuluhan pertanian,” jelasnya.

Ketua DPR RI Marzuki Alie sangat berharap para penyuluh pertanian bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dalam menyejahterakan para petani. Menurutnya untuk bisa menyejahterakan para petani maka cara berfikirnya harus diubah dari berusahatani secara turun temurun menjadi pilihan hidup untuk kesejahteraannya. “Untuk perubahan pola pikir ini adalah tugas para penyuluh pertanian, yang ujung-ujungnya adalah untuk kesejahteraan petani,” tambah Marzuki Alie.

“DPR tidak akan berpangku tangan untuk  membantu memperbaiki nasib petani dan para penyuluh. Bila petani sudah menjadi profesi karena jasa penyuluh, maka tidak ada yang malu menjadi petani,” tutur Ketua DPR RI.

Pernyataan Mentan Suswono dan Ketua DPR RI Marzuki Ali ini adalah bentuk dukungan  pejabat tinggi negara untuk merajut mimpi para penyuluh. Tinggal bagaimana merealisasikan dan mengoperasionalkan. Tugas siapa? Tentu juga ada peran para penyuluh di sini. Ahmad Soim


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: